masukkan script iklan disini
Subulussalam | Langsa, theendlescoverage.com-
Melihat adanya pro kontra terhadap pengadaan mobil dinas untuk Walikota Subulussalam, Chaidir Toweren Sekretaris PJID-Nusantara Provinsi Aceh ikut menanggapi dan memberikan keterangannya secara rilis kepada media ,Kamis 2/12/2021.
Hari ini janganlah kita membuat sesuatu yang kecil menjadi besar, saya ada membaca dari salah satu tulisan disebut media online bahwa kebutuhan yang harus diutamakan terlebih dahulu adalah yang bersifat urgent untuk itu Pemerintah Walikota Subulussalam harus mengkaji ulang, ini petikan yang saya ambil, ujar Chaidir.
Nah, hari ini yang menjadi pertanyaan bagi kita, apakah kelancaran tugas seorang Walikota ataupun Bupati bukan sesuatu yang urgent?
Bagaimana kinerja suatu pemerintah Daerah bila sarana yang dimiliki tidak memadai, justru akan sebaliknya. Itu menurut hemat saya.
Hari ini kesampingkan politik, tentu pemerintah sudah melakukan kajian sehingga dimunculkan harus dilakukan pengadaan mobil dinas yang baru. Ingat seorang pemimpin adalah ikon dan marwah sebuah daerah. Coba kita bayangkan seorang kepala daerah saat melakukan kunjungan mobil dinasnya mogok, coba bayangkan seorang Kepala daerah saat dalam perjalanan menuju ibukota provinsi untuk melakukan kordinasi dengan Gubernur, kendaraan dinasnya mogok dijalan, jelas Chaidir.
Kita berpikir secara positif dan logika seandainya hal tersebut terjadi oleh seorang kepala daerah, untuk itulah maka kendaraan dinas seorang kepala daerah harus fit dan sehat, itu dilakukan untuk kelancaran tugas-tugas Kepala daerah.
Chaidir juga menambahkan, kondisi sebuah mesin tidak bisa diukur dengan waktu, jarak tempuh, medan tempuh juga dapat mengakibatkan mesin menjadi rusak atau lain sebagainya. Jadi menurut hemat saya, jangan lah gampang mempolitisasi sesuatu kebijakan yang dilakukan atau diambil oleh pemerintah daerah. Coba lakukan konfirmasi dan investigasi baru dikeluarkan stetmen, kalau kita semua melakukan kecurigaan terus bagaimana pemerintah bisa bekerja, ayo jadi mitra pemerintah untuk pembangunan dan membangun disuatu daerah, kita hadir sebagai pendamping dan pengawasan nah disaat pelaksanaan timbul kecurangan dan ketidak wajaran disitulah fungsi kita sebagai sosial kontrol kita tampilkan.
Ayo fungsikan peran kita, jangan kedepankan politik praktis dalam menjalankan fungsi kita, kita adalah mitra pemerintah bukan mitra person pemerintah. Kemajuan dan berjalan pembangunan ada ditangan kita bersama, masih banyak yang perlu kita bahas, apalagi kita baru saja melalui fase Covid-19 yang berkepanjangan.
Hal senada juga dikatakan oleh Syahbuddin Padang ketua ormas Brigade Anak Serdadu Kota Subulussalam yang juga merupakan Wakil Sekretaris Perkumpulan Jurnalis Indonesia Demokrasi Nusantara (PJID-Nusantara) Provinsi Aceh, bahwa pro dan kontra dalam sebuah pengambilan kebijakan wajar-wajar saja, tetapi harus dipikirkan juga dulu aspeknya jangan semua-semua protes, semua-semua jelek, semua-semua salah.
Pemerintah adalah juga sebuah organisasi bukan personal, jadi keputusan yang akan dibuat dan diambil tentu sudah melalui kajian, baik hukum maupun lainnya juga sudah dilakukan proses pemikiran yang baik, ujar Syahbuddin Padang yang akrab dipanggil udin Padang tersebut.
Saya sangat setuju dengan apa yang dikatakan oleh Rekan saya Chaidir, bahwa peran fungsi kita sebagai sosial kontrol, bukan sebagai penjegal kebijakan pemerintah. Sesuai ad art organisasi, kita adalah mitra pemerintah, nah nanti fungsi kita sebagai sosial kontrol kita laksanakan saat pengeksekusian sebuah kebijakan, sesuai apa tidak, dilakukan dengan baik apa tidak, jangan hanya ikut-ikutan tetapi kita tidak tahu peran dan fungsi kita, tutupnya. (Red)
